Dinas LH Jaktim Sidak Cerobong Asap Pabrik

Dinas LH Jaktim Sidak Cerobong Asap Pabrik – Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta kerjakan pemeriksaan tiba-tiba (sidak) berkaitan polusi udara. Pemeriksaan ini diprioritaskan pada cerobong asap industri serta pabrik di DKI Jakarta.

Team DLH DKI Jakarta, yang di pimpin Kadis DLH Andono Warih, datang di PT Mahkota Indonesia, Jakarta Timur, jam 09.30 WIB, Kamis (8/8/2019). Setiba di tempat, team DLH langsung masuk industri PT Mahkota Indonesia yang disangka menyalahi peraturan lingkungan hidup.

Tampak ada sejumlah cerobong di industri ini. Tercium berbau asap yang menusuk di tempat.

Sejumlah petugas Polsus Polda Metro Jaya tampak menyisir tempat. Mereka tampak ke arah tempat produksi asam sulfat unit II. Tampak di tempat ini asap warna putih serta berbau menusuk keluar dari satu cerobong asap.

Pemeriksaan ini dijalankan berdasar pengamatan pada sejumlah industri serta pabrik yang disangka menyalahi ketetapan lingkungan hidup. Selesai pemeriksaan, Andono membacakan ketetapan sangsi pada PT Mahkota Indonesia.

“Mengambil keputusan ketetapan Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait aplikasi sangsi administratif tekanan pemerintah terhadap PT Mahkota Indonesia,” kata Andono di tempat.

Andono menyampaikan, berdasar uji hasil laboratorium, PT Mahkota dikatakan dapat di buktikan melanggar baku kwalitas cerobong asap. Ia mengatakan asap cerobong asam sulfat unit II menyalahi peraturan masalah mutu udara.

“Berdasar verifikasi lapangan serta uji laboratorium team perlakuan pengaduan DLH DKI Jakarta pada 25 Maret 2019, PT Mahkota Indonesia sudah kerjakan pelanggaran, hasil lab pada cerobong asam sulfat unit II melewati baku kwalitas untuk standar sulfur dioksida SO2,” tuturnya.

Ia mengatakan PT Mahkota Indonesia harus membereskan pelanggaran itu dalam saat 45 hari. Kalau tidak, kata Andono, PT Mahkota akan dikasih sangsi yang lebih berat.

“Jika PT Mahkota Indonesia tidak kerjakan administratif tekanan pemerintah, maka bisa digunakan sangsi lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kita berikan ke penanggung jawab, dikerjakan sangsi sesuai dengan ketetapan pengenaan sangsi administrasi,” tutup Andono.

Disamping itu, faksi pengelola pabrik, Stephen, mengakui akan selekasnya membereskan serta menjalankan sangsi. Diakuinya dalam saat 5 hari akan mengakhiri persoalan yang bikin faksinya memperoleh sangsi.

“Akan kita jalankan sesuai dengan peraturan, itu saja sich dari saya, dalam saat 5 hari akan kita akhiri,” tuturnya.

Awalnya dikabarkan, Gubernur Anies Baswedan meneken Ingub Nomer 66 Tahun 2019 pada Kamis (1/8). Petunjuk itu berisi terkait pengaturan mutu udara Jakarta. Dalam ingub itu, Anies memberikan perintah terhadap sejumlah lembaga untuk menjalankan sejumlah ketetapan serta beberapa langkah.

Ada tujuh petunjuk yang dikeluarkan Anies jadi langkah pengaturan mutu udara. Satu diantaranya, Anies memerintahkan pengaturan pada sumber penghasil polutan tidak bergerak, seperti cerobong industri aktif.