Kemenhub Akan Membuat Ketentuan Berkaitan Promosi Atau Potongan Harga

Kemenhub Akan Membuat Ketentuan Berkaitan Promosi Atau Potongan Harga – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akui sedang menyiapkan koreksi ketentuan ojek online (ojol) berkaitan sangsi buat aplikator yang tidak taati peraturan pemerintah. Sangsi terberatnya, izin aplikator dapat dibekukan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi menerangkan pencabutan itu jadi wewenang dari Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo). Dalam soal ini, Kemenhub mempunyai hak untuk mereferensikan pencabutan itu pada Kominfo.

“Saya undang dari Otoritas Layanan Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Komisi Pengawas Pertarungan Usaha (KPPU), kami ulas bagaimana beri sangsi dengan peraturan kami, tetapi itu ranah dari Kominfo,” tutur Budi.

Peraturan yang akan direvisi, yakni Ketentuan Menteri Perhubungan Nomer 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pemakai Sepeda Motor yang Dipakai untuk Kebutuhan Warga.

Sebelum merevisi, faksinya sudah lakukan survey terlebih dulu. Dalam lakukan survey, dia menggandeng beberapa instansi berdiri sendiri.

“Jika survey internal kami telah usai, minggu kedepan dari dua instansi survey dapat diberikan ke kami,” katanya.

Tidak hanya koreksi tentang sangsi, Kemenhub akan membuat ketentuan berkaitan promosi atau potongan harga. Penentuan itu akan dimasukkan ke Ketetapan Menteri Perhubungan (Kepmenhub).

Oleh karenanya, regulator transportasi ini akan membuat revisi ketentuan awalnya, yaitu Ketetapan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 mengenai Dasar Penghitungan Cost Layanan Pemakaian Sepeda Motor Yang Dipakai Untuk Kebutuhan Warga Yang Dikerjakan Dengan Aplikasi.