Kubu Prabowo Akan Melaporkan Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Ke Bawaslu RI Dan Kemendagri

Kubu Prabowo Akan Melaporkan Soal Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Ke Bawaslu RI Dan Kemendagri – Team advokasi Pemenangan pasangan Calon presiden Calon wakil presiden Prabowo Subianto- Sandiaga Uno keberatan atas putusan Bawaslu Jateng, yg tak menempatkan clausal 547 UU Pemilu berkenaan deklarasi 31 Kepala Daerah berbarengan wakilnya beri dukungan pasangan Joko Widodo ( Jokowi) – Ma’ruf Amin yg diinisiasi Gubernur Ganjar Pranowo di Solo.

” Sangatlah disayangkan tak digunakan clausal UU Pemilu. Jelas melanggar kok, namun clausal ini tidak sempat dimanfaatkan buat kepala daerah. Coba bila didalami clausal 547 UU Pemilu pastinya mengenai, tak perduli STTP, layanan negara maupun lantaran bunyinya. Walaupun sebenarnya dalam clausal 122 UU no 5 tahun 2015 terkait ASN petinggi negara itu termasuk juga kepala daerah tingkat kabupaten/kota dikelompokkan petinggi negara, ” kata team Advokasi Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Listyani kala di Bawaslu, Senin (25/2) .

Dalam clausal menyebutkan tiap-tiap petinggi negara yg dengan berniat bikin ketentuan atau lakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan satu diantaranya peserta Pemilu dalam saat kampanye, dipidana penjara sangat lama 3 tahun serta denda Rp 36 juta.

” Tinjauan pleno Bawaslu tak menemukannya unsur pidana Pemilu. Itu yg buat kami bertanya-tanya, harusnya mesti berani punya sikap, aplikasikan UU Pemilu sebaik-baiknya, ” katanya.

Apabila hasil pleno Bawaslu Jateng tak menemukannya unsur pidana, selayaknya dilaksanakan uji materi berbarengan buat dapatkan kebenaran yg sebenar-benarnya.

” Namun Bawaslu menyebutkan udah mengerjakan pendalaman pleno lewat saksi-saksi. Kami dapat apakah bila mereka menyebutkan demikian, namun kami terus mengerjakan upaya-upaya yg beda, ” paparnya.

Pihaknya bakal mengawal perkara ini ke Bawaslu RI serta Kemendagri. ” Kami melakukan beragam usaha ke Bawaslu RI, serta Kemendagri, ” jelasnya.

Kepala Divisi Humas serta Interaksi Antar Instansi Bawaslu Jateng, Rofiuddin menyatakan apabila himpitan dari team Prabowo-Sandi adalah soal yg boleh-boleh saja.

” Bila ada pihak pelapor yg ada perkiraan pelanggaran pidana, itu resmi sah saja. Namun kami udah kaji terperinci kenyataan serta data. Kami tak menemukannya perkiraan pelanggaran Pemilu, ” kata Rofiuddin.

Kala terima kehadiran team Prabowo-Sandi, pihaknya udah memberikan status proses perlakuan laporan. Diakui dia udah mengerjakan sesuai sama proses serta kewenangan Bawaslu.

” Kami terima STTP. Point kami, kami udah menyerahkan hasil tinjauan ke Kemendagri. Silahkan (Kemendagri) mengerjakan tinjauan berdasar hasil tinjauan kami, ” ujarnya.

Tinjauan yg dilanjutkan pada Kemendagri, berpedoman pada Undang-undang nomer 7 tahun 2017 clausal 455 ayat 1 huruf c terkait Pemilu.

Dalam clausal itu, sengketa Pemilu terus diolah oleh Bawaslu tetapi apabila bisa dibuktikan tidak langgar karena itu dilanjutkan ke lembaga berotoritas.