Masalah Manipulasi Pemilihan Presiden Ditolak MA

Masalah Manipulasi Pemilihan Presiden Ditolak MA – Mahkamah Agung (MA) menampik kembali kasasi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masalah sangkaan manipulasi Pemilihan presiden 2019 yang tersusun, sistematis, serta masif (TSM). MA memandang objek permintaan ke-2 Prabowo-Sandi tidak pas.

“Mahkamah Agung (MA) ini hari, Senin, 15 Juli 2019, sudah memutuskan permintaan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden H Prabowo Subianto serta H Sandiaga Salahuddin Uno jadi pemohon, Bawaslu serta KPU jadi termohon, dengan mengatakan permintaan pemohon tidak diterima serta membebankan pada pemohon untuk membayar ongkos masalah sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah),” tutur juru bicara MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro , Senin (15/7/2019).

Majelis hakim di pimpin Hakim Agung Supandi jadi ketua majelis. Mengenai alasan majelis menampik permintaan kasasi ke-2 Prabowo-Sandi diantaranya pada objek permintaan II tidak pas untuk dipermasalahkan lewat perselisihan pelanggaran administrasi Penentuan Umum (PAP).

“Ini sebab objek PAP berbentuk penangguhan penentuan pasangan calon seperti disebut dalam Masalah 463 ayat (4) serta (5) UU Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Umum juncto Masalah 1 angka 13 Perma Nomer 4 Tahun 2017, namun incasu ketetapan disebut belum pernah ada,” tuturnya.

“Sedang pada objek permintaan I sudah diputus oleh MA lewat keputusan Nomer 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang mengatakan permintaan pemohon ini tidak diterima, hingga pada objek permintaan ini tidak berkaitan untuk diperhitungkan. Dengan begitu, MA tidak berkuasa mengadili objek perselisihan a quo, oleh karenanya, permintaan pemohon harus dikatakan tidak diterima,” sambungnya.

Awalnya, Prabowo menuntut kembali masalah sangkaan manipulasi Pemilihan presiden yang tersusun, sistematis, serta masif (TSM) pada tingkat kasasi. Tuntutan pertama Prabowo tidak diterima MA.

Seperti didapati, Prabowo Subianto minta MA menganulir ketetapan Bawaslu. Dalam Ketetapan Bawaslu Nomer 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, Bawaslu mengatakan laporan sangkaan pelanggaran administrasi Pemilu tersusun, sistematis, serta masif tidak bisa diterima.

Pada 26 Juni 2019, tuntutan itu dikatakan tidak diterima dengan fakta yang ajukan tuntutan bukan Prabowo Subianto, tetapi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, hingga tidak mempunyai legal standing.

Diluar itu, yang digugat semestinya KPU, bukan Bawaslu. Dalam inti masalah, MA mengatakan berdasar Ketentuan Mahkamah Agung (Perma) Nomer 4/2017, objek permintaan Pelanggaran Administrasi Penentuan Umum ialah ketetapan KPU. Jadi objek tuntutan ketetapan Bawaslu tidak penuhi kwalifikasi objek perselisihan Pelanggaran Administrasi Penentuan Umum.